Kasus itu adalah pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok Aceh Selatan pada 2003, Simpang KKA di Aceh Utara pada 1999, dan Rumoh Geudong dan Pos Sattis lainnya di Pidie pada 1989-1998, pelanggaran
Kantor Iklan. Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Tlp. +6221 8062 6699. Kajian YLBHI menemukan 202 kasus pelanggaran HAM yang dilakukan polisi dalam periode 2019-2021. Pelanggaran meningkat dan terlihat mencolok di masa pandemi Covid-19.
Berkaca dari kasus tersebut, Marisan mengatakan negara masa bodoh terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua di antaranya Kasus Biak Berdarah 1998, Kasus Abepura 7 Desember 2000, Wasior 13 Juni 2001, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003 Pembunuhan Theys H. Eluay dan hilanganya Aristoteles Masoka pada 10 November 2001.
Di Indonesia sendiri sudah ada berulang kali kasus pelanggaran HAM. Berikut beberapa diantaranya beserta penyebabnya: 1. Kejahatan HAM di Pulau Buru (1966) Selama sepuluh tahun pulau yang terletak di Provinsi Maluku ini merupakan tempat penahanan bagi orang yang diduga terlibat Gerakan 30 September 1965, tetapi tidak cukup bukti.
Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini ditujukan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68
. 470201443350230497217339
